Rektor Presentasi Alih Status UIN di Komisi VIII DPR-RI


IAINAMBON,- REKTOR Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag, bersama delapan Rektor IAIN se-Indonesia melakukan hearing bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Senayan, Jakarta, 9 Desember 2019. Dalam agenda hearing sembilan pimpinan PTKIN yang sudah lolos penilaian transformasi dari Institut menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) bersama Komisi VIII DPR-RI ini, guna mempertegas program kerja, visi-misi setelah ditingkatkan menjadi universitas.

Rektor IAIN Ambon, Hasbollah Toisuta yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 10 Desember 2019 mengakui, sembilan pimpinan PTKIN diundang Komisi VIII DPR-RI untuk rapat dengar pendapat. Di mana, Komisi VIII DPR-RI ingin mendengar secara langsung dari masing-masing pimpinan PTKIN atas program-program unggulan yang dikerjakan selama dua tahun terakhir, dan program-program unggulan untuk tahun-tahun ke depan yang akan dikembangkan.

Selain itu, pimpinan juga diminta untuk mempresentasikan berbagai hal yang menjadi problem di masing-masing perguruan tinggi yang dikelola. "Kami di IAIN Ambon, selain memaparkan program kerja di tahun 2018-2019 yang sudah dikerjakan, tapi juga menyampaikan beberapa hal penting yakni mendorong dukungan dari Komisi VIII terhadap proses peralihan status ke Universitas Islam Negeri Imam Rijali, yang saat ini kita telah lolos dalam penilaian tahap awal di kementerian. Untuk itu, semua yang hadir umumnya mendukung untuk proses percepatan alih status IAIN Ambon menjadi UIN Imam Rijali Ambon."

Rektor menjelaskan, salah satu isu strategis untuk alih status menjadi Universitas Islam Negeri Imam Rijali Ambon yang langsung mendapat perhatian Komisi VIII DPR-RI, yakni kesenjangan pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan khususnya di PTKIN. Di mana, sampai kini untuk wilayah Indonesia Timur, terutama Maluku yang berciri kepulauan, belum memiliki satupun Universitas Islam Negeri.

Sementara baik di Pulau Jawa, Sumatera hingga Sulawesi, sudah banyak Universitas Islam Negeri. Hal ini tentu, dalam program pengembangan sumber daya manusia di wilayah Timur Indonesia, akan berjalan pincang, apabila tidak disertakan dengan percepatan alih status IAIN Ambon menjadi Universitas Islam Negeri Imam Rijali. Sehingga itu, peralihan status menjadi Universitas Islam Negeri menjadi kebutuhan utama baik untuk pemerintah daerah di Maluku, maupun masyarakat di wilayah Indonesia Timur pada umumnya.

"Alih status menjadi Universitas Islam Negeri langsung menjadi perhatian Komisi VIII DPR-RI. Karena isu yang kita angkat adalah soal kesenjangan akses pengembangan SDM di wilayah Timur dan Barat. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi sudah ada banyak UIN. Dan, di wilayah timur belum ada satupun. Dan, Ambon ini menjadi satu-satunya PTKIN yang sedang berproses untuk beralih status menjadi universitas. Dan, cukup mendapat respon dari Komisi VIII DPR-RI," akui Rektor.

Sejalan dengan lolosnya penilaian proposal alih status di Kemenag RI baru-baru ini, dan hingga adanya hearing Rektor bersama Komisi VIII DPR-RI kemarin di Jakarta, dalam pekan ini pula, Tim Visitasi Alih Status Universitas Islam Negeri Imam Rijali Ambon dari Kemenag RI, yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Drs. H. Afrizal Zen, M.Si, akan berkunjung langsung ke IAIN Ambon dalam rangka visitasi dokumen alih status.
Rektor mengakui, Tim akan mem-visitasi dokumen alih status IAIN Ambon pada Jumat, 13 Desember 2019. Sehingga itu, semua kesiapan tengah dilakukan terkait dengan visitasi alih status itu. (*)

Dilihat: 206